Karena BLSM Salah Salur, “Bupati Stop KPS “

NEWS BIDIK ACEH – IDI RAYEUK, ACEH TIMUR

Sehubungan dengan opsi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), bersama itu pula Pemerintah Pusat spontan menempuh kebijakan spontanitas dengan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai wujud kompensasi atas kenaikan harga BBM tersebut.

Maksud baik pemerintah seyogianya melakukan perimbangan beban antara kenaikan dan pengeluaran ekonomi masyarakat terhadap belanja sembako dan kebutuhan lainnya, namun Sayangnya, ada pihak-pihak penyelenggara penyaluran BLSM yang kurang memahami permasalahan yang sebenarnya, sehingga terjadilah penyaluran BLSM tersebut kepada pihak-pihak yang samasekali tidak tepat sasaran.

Artinya, yang tidak berhak menerima diberikan, sementara yang berhak menerima tidak mendapakan BLSM itu, ini tentu sebagai bentuk masih terjadinya rasa ketidak adilan terhadap elemen masyarakat kalangan bawah, khususnya di Kabupaten Aceh Timur, dan daerah Aceh pada umumnya.

Atas dasar itulah makanya Bupati Aceh Timur, Hasballah M. Thaib spontan pula mengambil kebijakan dengan melakukan penyetopan sementara atas pembagian KPS sebagai bentuk peredaman  terhadap kemarahan masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan BLSM tersebut, langkah Bupati ini tentunya sangat tepat dan masuk akal (rasio-red).

Menurut pengamat ini, maksud Bupati menghentikan sementara pembagian KPS adalah memberikan pembelajaran bagi para penyelenggara Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Aceh Timur untuk melakukan pendataan bagi masyarakat yang berhak menerima dengan cara yang benar dan tepat sasaran, jangan menggunakan sistim asal-asalan seperti ini,” papar pengamat lingkungan masyarakat tersebut.

Disamping itu, Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib benar-benar menjaga masyarakatnya agar tidak terjadi kesenjangan perasaan atas ketidak adilan pendataan tersebut, ini tidak bisa berlanjut terus, oleh karenanya Bupati sudah sangat tepat menghentikannya sebelum kondisi emosional masyarakat semakin memburuk di Aceh Timur akibat keberadaan penyaluran BLSM yang tidak tepat sasaran tersebut,” timpal sumber.

Dikatakan sumber, pembagian BLSM kepada masyarakat tidak mampu saat itu ternyata berakibat negatif disebabkan membuahkan hasil kekecewaan bagi sekumpulan masyarakat Aceh Timur yang tidak mendapatkan BLSM. ‘penyaluran terbukti tidak tepat sasaran, karena masih banyak warga kurang mampu tidak mendapatkan jatah BLSM ini, selain disejumlah daerah Kabupaten/Kota diAceh, termasuk juga wilayah Kabupaten Aceh Timur turut merasakannya.

Satu hal ini telah terjadi adalah, kenapa warga yang tergolong mampu bisa menerima BLSM, sedangkan yang tidak mampu banyak tidak menerima bantuan, hal ini tentu disebabkan oleh ketidakmampuan petugas tertentu dalam melakukan pendataan masyarakat miskin secara global pada setiap pedesaan disejumlah daerah Provinsi Aceh dan juga di wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Menurut informasi yang dihimpun  NEWS BIDIK ACEH, diketahui bahwa di Kabupaten Aceh Timur lebih 70% BLSM tersalur tidak tepat sasaran, sehingga Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib dengan tegas mengambil sikap dengan menghentikan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk Aceh Timur. “Kita menyerukan pihak PT. Pos (Persero) diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur agar menghentikan pembagian KPS,” ujar Bupati.

Hal itu diserukan Bupati saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Pos Idi Rayeuk, Rabu (26/6). “Kebijakan ini menurut Bupati dilakukan oleh karena adanya sejumlah laporan dari kalangan masyarakat disejumlah Kecamatan seperti, Kecamatan Darul Ihsan dan Idi Rayeuk serta terkait juga dengan Kecamatan lain di wilayah barat,” paparnya. “ Dilaporkan warga ke Saya, bahwa banyak penerima KPS dibagikan kepada masyarakat kalangan mampu dan seharusnya tidak layak menerima seperti, Toke boat dan kalangan orang kaya lainnya. 

Sementara orang miskin (Ureung Gasin-red), malah masih banyak tidak KPS yang seharusnya layak menerima. “Jika hal ini kita biarkan, maka imbasnya bakal menusuk jantung Pemkab Aceh Timur. “sasaran elemen masyarakat dipastikan kepada Bupati,” tutur Hasballah M Thaib alias Rocky.

Agar masalahnya tidak merembet lebih parah lagi, maka Saya selaku Bupati terpaksa menempuh kebijakan dengan menyurati secara resmi ke seluruh Kantor PT Pos (Persero) dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, agar menarik kembali seluruh KPS yang sudah dibagikan ke masyarakat yang tidak layak menerima atau secara keseluruhannya.

Maksud semua itu semata untuk menjaga agar tidak membesar religi kesenjangan perasaan seluruh masyarakat di Aceh Timur, Saya tidak ingin hal ini merebak semakin parah di Aceh Timur. “ Satu kejanggalan juga terjadi dalam penyaluran BLSM tersebut di Aceh Timur, misalnya, kenapa calon penerima yang sudah berstatus almarhum dan almarhumah, BLSM untuk pihak bersangkutan masih berjalan terus, atau dibagikan, bagaimana mungkin orang sudah meninggal dunia bisa menerima bantuan BLSM ini, apakah hal itu tidak aneh ?,” tutur Bupati, menutup keterangan kepada wartawan.

Kepala Kantor PT. Pos (Persero) Idi Rayeuk, Khalifuddin saat dikonfirmasi awak media menyebutkan, pihaknya telah menyalurkan lebih kurang 1.000 KPS, namun 100 KPS diantaranya telah dikembalikan, termasuk diantaranya dari Gampong Tanoh Anoe, Kecamatan Idi Rayeuk,” terang Dia.

Dikatakannya, BLSM di Gampong Tanoh Anoe dikembalikan disebabkan calon penerima BLSM terkait dinilai tidak layak menerima. “Ketentuan itu hasil penilaian dari aparatur desa, maka itu pihak desa Tanoh Anoe tetap bersikukuh untuk menarik kembali KPS yang sudah beredar ke masyarakatnya, sesuai dengan kebijakan Bupati.

Dikatakan juga, menurut data yang ada pada PT. POS (Persero) Idi Rayeuk, penerima KPS jumlahnya mencapai 3.026 KPS, ini beredar untuk empat Kecamatan yakni, Darul Ihsan, Idi Timur, Peudawa dan Kecamatan Idi Rayeuk. “lanjutnya, penerima KPS tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat yang dikirim oleh Kementrian Dalam Negeri pasca terjadinya pengumuman kenaikan harga BBM,”   timpal Kepala Pos Idi Rayeuk itu.   (k21 / jebo)